Cerita Kentang

        Ada salah satu TK (Taman Kanak-kanak) di Australia, pada suatu hari, guru TK tersebut mengadakan “permainan” menyuruh tiap-tiap muridnya membawa kantong plastik transparan 1 buah dan kentang. Masing-masing kentang tersebut diberi nama berdasarkan nama orang yang dibenci, sehingga jumlah kentangnya tidak ditentukan berapa… tergantung jumlah orang yang dibenci. Pada hari yang disepakati masing-masing murid membawa kentang dalam kantong plastik. Ada yang berjumlah 2, ada yang 3 bahkan ada yang berjumlah 5. Seperti perintah guru mereka tiap-tiap kentang diberi nama sesuai dengan nama orang yang dibenci. Murid-murid harus membawa kantong plastik berisi kentang tersebut kemana saja mereka pergi, bahkan ke toilet sekalipun selama 1 minggu. Hari berganti hari, kentang-kentang pun mulai membusuk, murid-murid pun mulai mengeluh, apalagi yang membawa 5 buah kentang, selain berat baunya juga tidak sedap. Setelah 1 minggu, murid-murid tersebut merasa lega karena penderitaan mereka akan segera berakhir.

Guru: “Bagaimana rasanya membawa kentang selama 1 minggu?”

Maka keluarlah keluhan-keluhan  dari murid-murid TK tersebut. Pada umumnya, mereka tidak merasa nyaman karena harus membawa kentang-kentang busuk tersebut kemanapun mereka pergi. Guru pun menjelaskan apa arti dari “permainan” yang mereka lakukan.

Guru: “Seperti itulah kebencian yang selalu kita bawa-bawa, apabila kita tidak bisa memaafkan orang lain”.

Sungguh sangat tidak menyenangkan membawa kentang busuk kemanapun kita pergi. Itu hanya 1 minggu, bagaimana jika kita membawa kebenciaan itu seumur hidup? Alangkah tidak nyamannya hidup kita ini…

Story By 
Seroa Rizqi Amelia

Hukum Internasional

I.         Definisi Hukum Internasional

Hukum Internasional termasuk hukum publik, menurut Charles Chyne Hyde, Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan-peratuaran  tingkah laku dimana negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya dan oleh karena itu mereka harus menghormati satu sama lain. (hanya memfokuskan pada negara saja)

Padahal sesungguhnya Subjek Hukum Internasional bukan hanya negara, tetapi juga organisasi internaasional misalnya organisasi palang merah internasional.

Muchtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata.

Istilah-istilah Hukum Internasional :

The Law of Nations = Hukum bangsa-bangsa

The Law of among nations = Hukum antar bangsa

Inter state law = Hukum antar negara.

Ditinjau dari struktur masyarakat Internasional,

Aristoteles mengatakan, bahwa dimana ada masyarakat di situ ada hukum = ubi sociates ibi ius. Tumbuh dan berkembangnya Hukum Internasional tidak terlepas dari masyarakat internasional misalnya demo tentang penyerangan Israel terhadap Palestina. Namun demikian daya mengikat hukum Internasional tidak bisa dipaksakan.

II.      Subjek Hukum Internasional ( pendukung hak dan kewajiban Internasional ).

1). Negara

2). Organaisasi Internasional misalnya PBB

3). P M I

4). Tahta Suci

5). Bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya

6). Billigerensi

7). Individu

8). Dan lain lain

Ad 1). Negara sebagai subjek hukum

Negara sebagai Subjek hukum utama dari hukum internasional karena sepanjang terbentuknya, negara selalu hadir dalam memperjuangkan hukum internasional. Sebagai subjek hukum negara mempunyai kelebihan yaitu negara memiliki kedaulatan (memiliki kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu /hal-hal yang ada di dalam negaranya).

Kapan suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu negara ?

Menurut Konvensi Monte Vide, bahwa syarat-syarat suatu negara adalah sebagai berikut :

-       Memiliki Wilayah

-       Memiliki Penduduk

-       Memiliki pemerintahan yang berdaulat

-       Mempunyai hubungan dengan negara lain.

Ad 2). Organisasi Internasional

            Sekumpulan subjek internasional, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun non pemerintah. Organisasi Internasional ini mempunyai kedaulatan atau kekuasaan yang terbatas hanya pada bidang ekonomi.

       Untuk dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional harus

- legal capacity = kemampuan hukum artinya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sendiri masalah anggota-anggotanya.

-  Legal personal = keperibadian hukum

Menurut Ian Brownlie, bahwa :

a.    Merupakan suatu persekutuan antara negara-negara secara permanen yang disertai dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum dan dilengkapi dengan organ-organ.

b.    Ada suatu perbedaan dalam kekuasaan hukum, maksud-maksud dan tujuan dari organisasi internasional sebagai suatu pihak dengan negara anggotanya dipihak lain.

c.    Adanya kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan dalam level internasional atau lebih dari satu negara dalam hukum internasional.

Klasifikasi Organisasi Internasional :

-       Ada yang dibentuk oleh pemerintah IGO (inter goverment organizations ) dan NGO (non government Organizations) misalnya PMI.

-       Ada organisasi yang sifatnya umum (global) misalnya PBB, Asean.

-       Ada organisasi yang bersifat khusus misalnya MEE, OPEC

Berakhirnya suatu organisasi Internasional :

-       Ada organaisasi baru yang menggantikan organisasi lama (maksud dan tujuan sama)

-       Ada kesepakatan anggota-anggotanya untuk mengakhiri organisasi tersebut

-       Tujuan organisasi tersebut telah tercapai.

-       Pengunduran diri dari keanggotaan

Ad 3). Palang Merah Internasional ( P M I )

Adalah ssuatu Organisasi Internasional yang NGO (non government orgaanizations). Pada awalnya memiliki ruang lingkup Swiss saja kemudian diperluas karena  peranannya dalam  kemanusiaan.

Konvensi Genewa 1949 merupakan konvensi PMI yang memuat adanya

-       Perlindungan perang di udara

-       Perlindungan perang di laut

-       Perlindungan perang di darat

-       Perlindungan perang civil

-       Perlindungan korban perang.

Ad 4). Tahta Suci

Menjadi Subjek hukum  karena alasan sejarah Roma (vatikan) yang memiliki kekuasaan ketatanegaraan dan kerohanian. Walaupun sekarang tinggal kekuasaan kerohanian saja tetapi memiliki keistimewaan membuka hubungan diplomatik secara tersendiri dengan negara.

Ad 5). Bangsa yang Memperjuangkan Haknya

Adalah suatu bangsa yang mempersiapkan diri untuk menjadi suatu negara misalnya Indonesia sebelum kemerdekaan.

 

Ad 6). Belligerensi

       Organisasi kaum pemberontak dalam suatu negara dengan kriteria sebagai berikut :

a.     Kaum pemberontak harus terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas

b.    Kaum pemberontak harus menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya.

c.    Kaum pemberontak ssudah menguasai sebagaian wilayah secara efektif, sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya

d.   Kaum pemberontak harus mendapat dukungan dari rakyat dari wilayah yang didudukinya

Ad 7). Individu

Individu sebagai subjek hukum internasional bila ada kepentingan publik yang menyangkut dirinya, misalnya Saddam Husain, Hitler (Nasi Jerman), Mantan Presiden Serbia dan sebagainya.

Ad 8). Perusahaan Multi Nasional

Berdasarkan perjanjian dengan negara misalnya PT. Freeport   

   

III.        Sumber Hukum Internasional

Hukum Internasional bersumber dari Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (Anggaran Dasar)

1.      Hukum Perjanjian Internasional

2.      Hukum Kebiasaan Internasional

3.      Prinsip-prinsip kebiasaan umum (peninggalan hukum alam misalnya asas yang mengatakan manusia kedudukannya sama dihadapan hukum)

4.      Yurisprodensi

5.      Doktrin

Menurut pendapat Sarjana Hukum Internasional, sumber hukum internasil terdiri dari :

1.      Hukum Kebiasaan Internasional

2.      Hukum Perjanjian Internasional

3.      Yurispordensi

4.      Keputusan Organisasi Internasional

5.      Doktrin

Ad 1. Hukum Perjanjian Internasional adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara subjek hukum internasional, misalnya konvensi Wina tahun 1969 mengenai perjanjian internasional.

Terdapat  4 (empat)  macam/golongan Perjanjian internasional , yaitu

a.       Jumlah peserta/pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian internasional

b.      Kaidah hukum yang timbul dari perjanjian internasional

c.       Cara atau prosedur atau tahap pembentukan perjanjian internasional.

d.      Ditinjau dari jangka waktu berlakunya.

Bila perjanjian internasional hanya terkait dua belah pihak (bilateral), maka disebut Treaty contract. Di samping Treaty contract ada perjanjian multilateral yang membentuk hukum internasional (law making treaty) misalnya convensi hukum laut 1982 atau konvensi Genewa.

Bila ditinjau dari kaidah, perjanjian multilateral melibatkan negara-negara lain misalnya hukum laut.

Bila ditinjau dari tahap pembentukannya :

-       Dua  tahap ---à perundingan dan penandatanganan

-       Tiga tahap ---à perundingan, penandatanganan dan ratification (di Indonesia dikonsultasikan dulu dengan DPR dan Presiden RI) misalnya Undang-undang Pertahanan Negara RI mengacu kepada perjanjian Genewa.

Ditinjau dari waktu berlakunya, harus ditetapkan waktu berlakunya.

Proses terbentuknya Perjanjian Internasional :

Orang yang ditunjuk harus mempunyai kemampuan (mendapat kuasa penuh dari negara) misalnya Presiden, Perdana Menteri, Duta Besar, Atase Pertahanan, Atase Kebudayaan.   Sebelum diratifikasi negara mengajukan persyaratan (reservation).

Persyaratan (Reservation)  dalam Hukum Internasional dikenal dua teori, yaitu :

1.      Teori suara bulat (Unanimity system) artinya persyaratan boleh dilakukan sepanjang mendapat dukungan dari semua negara atau peserta perjanjian.

2.      Teori pan Amerika, persyaratan boleh berlaku apabila ada satu negara yang menerima persyaratan tersebut.

Ad 2. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasan Internasional meliputi dua unsur, yaitu

a.       Perilaku itu harus merupakan praktek atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau dipraktekkan oleh negara-negara (unsur faktual)

b.      Perilaku yang telah dipraktekkan secara umum oleh masyarakat internasional dan telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum (unsur psikologi)

 

Ad 3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum (sumber hukum materil)

Ada yang berasal dari peninggalan hukum alam, kaidah yang diatur berkaitan dengan moral yang dapat digunakan sepanjang masa. Nilai moral yang terkandung di dalamnya sangat universal misalnya itikad baik dalam menjalankan perjanjian.

Ad 4. Keputusan Badan Peradilan (Yurisprudensi) misalnya Kasus antara Inggris dengan Swedia tentang penetapan garis teritorial laut yang dimenangkan oleh Norwegia. Apa yang dilakukan oleh Norwegia tersebut ditiru oleh Indonesia dengan kasus Juanda 1957.

Ad 5. Keputusan Organisasi Internasional mengikat antara anggota-anggotanya

-         Legal capacity

-         Legal personality

Dapat sebagai sumber hukum karena organisasi internasional sebagai subjek hukum.

Ad 6. Doktrin adalah pendapat para sarjana dalam bidangnya.

          Sebagai pelengkap dapat dijadikan sebagai sumber hukum lainnya.

Sumber hukum internasional adalah setara dan tidak dikenal adanya yang lebih rendah dan lebih tinggi dari yang lainnya.

IV.        Yurisdiksi dalam Hubungan Internasional

1.        Pengertian Yurisdiksi

Yurisdiksi negara dalam Hukum Indonesia

Yuris = kepunyaan hukum

Dicto = sabda, kata

Yurisdiksi adalah hak, kewenangan dan kekuasaan negara untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam batas-batas wilayah negara maupun yang ada di luar batas-batas wilayah negara. Yurisdiksi itu erat kaitannya dengan kedaulatan negara.

Unsur-unsur Yurisdiksi bagi suatu negara  dalam Hubungan Internasional:

1.      Hak kekuasaan dan kewenangan

2.      Yang mengatur -----à Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

3.      Objeknya antara lain mengenai hak, benda, tempat, dan lain-lain

4.      Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negara

5.      Didasarkan pada hukum Internasional

Ad1. Yurisdiksi negara erat kaitannya dengan kedaulatan (kekuasaan yang tertinggi yang dimiliki oleh negara). Negara yang berdaulat bisa melahirkan yurisdiksi (hanya dimiliki oleh negara yang berdaulat)

Macam-macam Yurisdiksi negara dapat ditinjau:

a.     Hak kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur

b.     Hak kekuasaan dan kewenangan atas objek yang diatur

c.      Hak kekuasaan dan kewenangan atas ruang atau tempat dari objek yang diatur

Ad.2. Hak kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur

a.       Yurisdiksi Legislatif, yaitu sebagai yang membuat suatu peraturan

Perundang-undangan atas suatu objek yang tidak semata-mata berkaitan dengan masalah dalam negeri, misalnya suatu objek belum ada aturan dalam negeri

b.      Yurisdiksi Eksekutif, yaitu Hak, kewenangan dan kekuasaan suatu negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat legislatif tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Pada yurisdiksi eksekutif dibuat juga yurisdiksi administratif.

c.       Yurisdiksi Yudikatif, yaitu Hak, kewenangan dan kekuasaan suatu negara untuk mengadili dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh eksekutif.

Yurisdiksi dapat dibedakan atas :

a). Yurisdiksi Personal (Jurisdiction In Personal)

b). Yurisdiksi Kebendaan (Jurisdiction In Rem)

c). Yurisdiksi Kriminal (Jurisdiction In Criminal)

d). Yurisdiksi Sipil (Jurisdiction In Civil)

Ad a). Yurisdiksi Personal.

Dititik-beratkan pada subjek hukum yang tunduk pada suatu kualifikasi yang telah diatur (tidak semua orang dan badan hukum)/ yang ada kepentingannya.

Subjek hukum yang tunduk pada yurisdiksi :

-       Asas kewarga-negaraan aktif = tidak ada hubungan langsung antara negara dengan warga negara.

-       Asas kewarga-negaraan pasif = ada hubungan langsung antara negara dengan warga negara.

-       Asas selektifitas = dapat atau tidaknya berlaku hukum nasional negaranya  ditentukan oleh negara itu sendiri.

Ad b). Yurisdiksi kebendaan.

Ditik-beratkan pada bendanya -à bergerak atau tidak bergerak, misalnya ssuatu kapal yang sedang berlayar (bergerak), bila masih dilautan teritorial Indonesia, masih masuk hukum Indonesia. Bila berkaitan dengan pelayaran dilaut lepas tunduk pada hukum Internasional. Bila berkaitan dengan kejadian diatas kapal, tunduk pada hukum bendera asal kapal.

Ad c). Yurisdiksi Kriminal

Perbuatan pidana atau  peristiwa pidana atas keejahatan Internasional diserahkan kepada negara untuk membuat hukum sendiri, misalnya pembajakan, perdagangan perempuan.

Ad.d). Yurisdiksi sipil

Memberikan perlindungan hak-hak sipil bagi manusia, perusahaan (PT. Inco, PT. Freeport). Bila terjadi sengketa----àdasar hukumnya adalah perjanjian. Di dalam perjanjian diserahkan kepada warga negara untuk memilih hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari satu negara.  

Ad.3. Yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau tempat dari objek masalah

a.         Yurisdiksi Teritorial

Hak dan kekuasaan negara

-       untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam negaranya sendiri kecuali kedutaan, Presiden negara lain, kapal perang asing, organisasi internasaional (tidak tunduk pada yurisdiksi teritorial).

-       Untuk memperlancar tugas-tugas negara yang dikunjungi/ditempati, Negara tersebut menjadi tunduk pada hukum internasional

Ada sebuah Asas “Par imparem imperium non habet”, artinya suatu negara berdaulat tidak boleh menerapkan yurisdiksinya atas negara berdaulat yang lain tetapi hanya boleh menerapkan yurisdiksinya atas badan-badan atau pribadi-pribadi yang kedudukannya lebih rendah dari negara. Bila terbukti melakukan hal-hal yang diluar kedaulatannya maka dia dikembalikan ke negaranya (ingredia non grata)

b.      Yurisdiksi Qualisi Teritorial

Wilayah ini berdampingan dengan wilayah negara lain, misalnya hak negara pantai pada jalur tambahan hanya boleh mengeksploirasi, mengekspolitasi hasil laut teritorial.

c.       Yurisdiksi Ekstra Teritorial, Walaupun berada berlayar jauh di luar batas-batas wilayah negara tetap berlaku hukum bendera kapal atau bendera kedutaan

d.      Yurisdiksi Universal,

Adalah suatu yurisdiksi suatu negara berdasarkan Hukum Internasional atas suatu peristiwa hukum yang melibatkan siapa saja, dimana saja, kapan saja yang menyangkut kepentingan dan  rasa keadilan semua ummat manusi.

e.       Yurisdiksi Exclusif

Tanah didasar Laut continental (tanah di bawah dasar laut yang berhubungan dengan negara pantai yang bersangkutan) di klaim Amerika Serikat sebagai yurisdiksi exclusif.

V.           Hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional

Terdapat 2 Aliran yaitu:

A.    Aliran Monoisme

Menurut aliran ini, antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional hanyalah merupakan satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Subjek hukumnya adalah individu. Penganutnya adalah Hans Kelsen. Aliran ini merupakan perwujudan dari hukum alam yaitu hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku dimana-mana. Namun ada yang mengutamakan Hukum Internasional dan ada yang mengutamakan Hukum Nasional.

Bagi yang mengutamakan Hukum Internasional mengatakan bahwa Hukum Internasional merupakan sumber dari Hukum Nasional dan oleh karena itu negara harus tunduk pada Hukum Internasional.

Namun bagi yang mengutamakan Hukum Nasional mengatakan bahwa Hukum Internasional itu bersumber pada Hukum Nasional dan Hukum Internasional itu hanya merupakan lanjutan dari Hukum Nasional.

B.     Aliran Dualisme

Menurut aliran ini, Hukum Nasional dan Hukum Internasional merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri antar satu dengan yang lainnya. Subjek Hukum Internasional adalah negara sedangkan Hukum Nasional Subjeknya adalah individu.

            Adapun teori-teori yang membahas 2 aliran di atas antara lain:

1)      Teori Transformasi

Menurut teori ini, peraturan-peraturan Hukum Internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma Hukum Internasional harus melalui proses transformasi (alih bentuk) baik secara substansi maupun secara formal.

2)      Teori Delegasi

Implementasi dari Hukum Internasional diserahkan pada negara-negara atau Hukum Nasional itu masing-masing.

3)      Teori Harmonisasi

Hukum Internasional dan Hukum Nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara kedua-duanya itu terdapat keharmonisan.

VI.        Pengakuan dalam Hukum Internasional

Ada 2 macam pengakuan dalam Hukum Internasional, yaitu:

1.             Pengakuan De Facto

Yaitu diberikan kepada pihak yang diakui hanya berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pihak yang diakui itu telah ada tanpa mempersoalkan keabsahan secara yuridis dari pihak yang diakui.

2.             Pengakuan DE JURE

Yaitu pihak yang diberikan pengakuan de facto semakin efektif eksistensinya bila diberikan pengakuan de Jure (pengakuan secara yuridis), sehingga menguasai rakyat dan wilayahnya secara penuh serta menunjukkan kesediaannya mentaati kewajiban-kewajiban Internasional.

VII.     Suksesi dalam Hukum Internasional

Suksesi artinya perpindahan. Suksesi adalah suatu perpindahan kekuasaan dari kelompok pertama kepada yang kedua.

Di dalam Hukum Internasional dikenal adanya 2 suksesi, yaitu

1-  suksesi negara dan

2-  suksesi pemerintahan

Ad1 Suksesi negara

 Adalah merupakan perpindahan kekuasaan negara, misalnya Timur Leste.

Suksesi negara dapat berdampak pada perjanjian internasional misalnya perjanjian celah teritorial antara Australia dengan Indonesia batal pada saat berdirinya Timur Leste.

Akibat suksesi :

-       Terpisah : misalnya Timur Leste

-       Terpecah : misalnya Uni Sovyet--à hak veto bagaimana ?

-       Sebua Negara baru

Berdasrkan konvensi 1978 mengenai Suksesi dinyatakan pada Pasal 2 Trakta (perjanjian Internasional) bahwa suksesi negara berarti perpindahan tanggung jawab dari suatu negara kepada negara lain dalam kaitannya dengan hubungan internasional dan wilayah tersebut.

1.      Benda --------àteritorial, maka benda berada pada wilayah negara yang terpisah.

2.      Utang ------à pemisahan kekuasaan , dilihat peruntukan dananya

3.      Kewarganegaraan------à mempunyai hubungan emosional, misalnya di Papua, Timur Leste. Asas ius sanguini atau asas ius soli?

Ad 2.  Suksesi Pemerintahan

Negara tidak berubah, tetapi pemerintah yang berubah. Yang berganti hanya pemerintahnya, disebabkan antara lain karena sudah waktunya, bisa juga karena terjadi pemeberontakan.

Perjanjian Internasional, misalnya Pemerintah didukung oleh Partai Demokrat jatuh, maka perjanjian internasional tetap menjadi tanggung jawab pemerintah berikutnya. Benda-benda, atau kontrak internasional seperti PT Freeport siapapun yang memerintah pada periode berikutnyaa tetap bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuat. Suksesi pemerintahan terhadap keanggotaan dalam organisasi internasional tetap berlanjut.

Praktek suksesi negara.

Yaman : Merupakan unifikasi dari Arab Yaman dan Republik Demokratis Rakyat Yaman. Dua negara bergabung menjadi satu.

Cekoslawakia : Republik Ceko dan Swalokia

Uni sovyet : terlepas dari negara federal menjadi negara baru 31-12-1991, Hak veto tinggal di Rusia.

Baltik : Negara-negara yang pada masa lalu masuk negara jajahan Turki Pada tgl 16-9-1991 dianeksasi

Yogoslavia, Bosnia  Hersokovina, Serbia dan Montonegro

Hongkong : Cina

VIII.                   Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional

1.      Damai---------------à 1. di luar pengadilan dan

-      negosiasi

-     mediasi= alat = media

-      jasa-jasa baik

-      konsialisi

-      organisasi

2.               melaui pengadilan

-      Mahkamah Internasional

-      Arbitrase

‘2. Kekerasan

-       Perang

-       Embargo

-       Intervensi,

-       Retorsi

-        Repisal

-       Blokade

-       Boikot

Pengertian istilah dalam Penyelesaian sengketa Damai:

-       Mediasi = media = alat =sarana (asean) Dari pihak yang bernegosiasi dan ada pihak penengah yang mempertemukan

-       Jasa-jasa baik = mediasi juga , tetapi bedanya dengan mediasi adalah aktif, sedang jasa-jasa baik tidak bisa berperan aktif/ hanya fasilitas saja

-       Konsiliasi = lembaga yang membantu menyelesaikan sengketa Internasional (semacam detektif) mencari fakta-fakta yang memutuskan kedua belah fihak.

-       Mahkamah Internasional = lembaga utama PBB untuk menyelesaikan konflik-konflik yang besar daripada sengketa-sengketa negara.

-       Arbitrase dilakukan oleh sebuah lembaga untuk menyelesaikan sengketa dagang /bisnis terdiri dari :

-            Ad hok

-            Permanent

Kelebihan arbitrase : menyangkut kredibilitas  :

-            Rahasia para pihak terjamin

-            Diputuskan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya

-            Hemat biaya

-            cepat

Misalnya ICC, UNCITRAL

Pengertian istilah dalam Penyesaian Sengketa secara kekerasan :

-       Retorsi =

-       Repisal + tidak ada kejelasan/tidak ada penyelesaian atau masa bodoh

-       Bkokade = hubungan dengan wilayah diblok

-       Boikot = misalnya tidak menggunakan produk negara yang diboikot, atau memberikan komentar-komentar yang menjatuhkan.

-       Embargo = tidak mengirim kebutuhannya

-       Intervensi = campur tangan misalnya AS di Irak

-       Perang = Konvensi Genewa 1949--à PMI, ada 4 buah perjanjian, dalam aturan konvensi :

-            Perlindungan korban perang di darat

-            Perlindungan Perang di laut

-            Perlindungan tawanan perang

-            Perlindungan penduduk sipil

Bila melanggar konvensi Genewa tahun 1949 dianggap sebagai penjahat perang.

IX.    Pertanggungjawaban negara dalam Hukum Internasional

-       Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh warganya

-       Pelanggaran apa sajakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional?--à Subjeknya : negara dan individu

1.      Negara : kewajiban internasional, bila pernah menanda tangani perjanjian dengan pihak lain, maka negara bertanggungjawab terhadap bentuk-bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh negara itu sendiri misalnya dengan Asean, PBB, perjanjian tentang lingkungan hidup.

2.      Individu : kalau ada pelanggaran yang sifatnya internasional individu dapat meminta bantuan negaranya setelah menempuh berbagai cara dan tidak berhasil mengatasinya misalnya polisi kalau melanggar HAM bisa dituntut sebagai melakukan kejahatan internasional dan yang menuntut negara yang dirugikan warganya.

--à individu yang dirugikan dapat menuntut negara yang merugikan  melalui negaranya (atribusi). Negara mengatribusikan kepada pejabatnya.

Pelanggaran bagaimana yang bisa dimintakan pertanggungjawaban internasional --à tidak ada perbedaan antara pidana dan perdata-à semua ganti rugi

Pembebasan atas beberapa pelanggaran atau dibebaskan daripada tanggungjawab

a.       Adanya persetujuan

b.      Bela diri

c.       Force majeuremisalnya melaksanakan suatu perjanjian internasional (satelit) ternyata satelit lepas begitu saja tanpa bisa dikendalikan/du luar kontrol manusia.

Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban negara :

-       Konvensasi = misalnya AS yang merusak fasilitas umum di Irak harus memberikan konvensasi

-       Hukuman badan

-       Tanggungjawab negara terhadap orang asing dengan syarat ada 2 :

     - termasuk dalam kategori : Nationality of clims-àsesuai dengan hukum nasionalnya

- Termasuk dalam kategori : exchustion of local Remedies (sudah menggunakan semua cara yang ada di dalam negara tersebut tapi tidak berhasil, baru bisa meminta pertanggung jawaban negara)